SUKABUMI | http://catatannews.id | Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (7/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Asep Japar menegaskan bahwa penyesuaian dalam Perubahan APBD 2026 dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta prioritas pembangunan yang harus mendapat perhatian.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan,” ujar Asep Japar.
Ia menjelaskan, sejumlah langkah telah disiapkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Langkah tersebut meliputi pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan potensi ekonomi.
“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha,” katanya.
Asep Japar juga menjelaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 turut memengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan. Dengan keterbatasan fiskal yang ada, tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan dalam tahun anggaran berjalan.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan belanja tetap diarahkan pada kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, serta program pembangunan yang menjadi prioritas.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain melakukan penyesuaian terhadap belanja, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut diperuntukkan mengantisipasi berbagai kondisi darurat, termasuk bencana alam maupun kebutuhan mendesak masyarakat.
Bupati menegaskan, penggunaan BTT akan dilakukan melalui mekanisme yang cepat dan tepat dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Asep Japar menilai Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan,” pungkasnya.
Red@ksi: CN
