JAKARTA | http://catatannews.id | Wakil Jaksa Agung Dr. Asep Nana Mulyana membacakan amanat tertulis Jaksa Agung saat menutup Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Rapat evaluasi bertujuan menyelaraskan pemahaman, mengidentifikasi akar masalah operasional, serta menyusun strategi perbaikan konkret guna mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Jaksa Agung menegaskan Semester II 2026 wajib dijadikan momentum akselerasi dan konsolidasi terkait realisasi anggaran.
"Penyerapan anggaran pada paruh kedua tahun ini tidak boleh dilakukan secara asal-asalan demi mengejar target persentase belaka, melainkan harus dibarengi dengan pemenuhan output dan outcome yang terukur dan berguna bagi publik," ujar Jaksa Agung dalam amanatnya.
Secara teknis, Bidang Pembinaan diinstruksikan membenahi perencanaan anggaran, menyempurnakan struktur organisasi, dan melakukan standardisasi pemantauan dan evaluasi. Bidang Intelijen diminta mempercepat administrasi operasi dan memperkuat sinergi antarlembaga.
Untuk Bidang Tindak Pidana Umum, fokus diarahkan pada penyelarasaan volume perkara dengan anggaran, ketertiban penginputan Case Management System CMS, dan keseragaman kebijakan. Sementara Tindak Pidana Khusus ditekankan pada pemerataan kualitas penyelesaian perkara, termasuk menjangkau pelaku utama dan penerima manfaat beneficial ownership melalui penelusuran aliran dana.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diarahkan memaksimalkan pemulihan keuangan negara jalur non-litigasi. Pidana Militer diminta memperkuat supervisi perkara koneksitas.
Penguatan integritas juga menjadi perhatian Bidang Pengawasan untuk mencegah pelanggaran etik. Badan Pemulihan Aset diinstruksikan mempercepat SOP tata kelola aset dan pembangunan Rupbasan. Badan Pendidikan dan Pelatihan diminta menyelaraskan kalender diklat berbasis kebutuhan organisasi.
Sejalan evaluasi teknis, Wakil Jaksa Agung memaparkan capaian historis Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2025 yang meraih nilai 83,80 dengan predikat A. Nilai ini melonjak signifikan +12,06 poin dari tahun sebelumnya dan menjadi lompatan tertinggi di antara seluruh Kementerian dan Lembaga.
"Kenaiakan ini merupakan lompatan tertinggi di antara seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Namun, capaian bersejarah ini adalah titik tolak atau baseline baru, bukan alasan untuk berpuas diri," ungkap Wakil Jaksa Agung.
Transformasi birokrasi dijalankan melalui RB General untuk tata kelola internal melalui SAKIP dan Zona Integritas, serta RB Tematik yang berkontribusi pada 6 agenda nasional seperti pengentasan kemiskinan, investasi, dan ketahanan pangan.
Menutup rapat, pimpinan Kejaksaan RI menggarisbawahi lima komitmen utama: menjamin keselarasan anggaran dengan kinerja, menertibkan konsistensi data kinerja, mengakselerasi rincian output prioritas nasional, menggeser orientasi kerja dari administratif menjadi pembuktian dampak, serta memperkuat integritas dan pengawasan melekat.
Rapat dihadiri jajaran pimpinan Kejaksaan Agung, Kepala Kejati, Kajari, hingga perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok, Hongkong, Riyadh, dan Singapura.
Sumber: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
Nomor: PR – 274/030/K.3/Kph.3/08/2026
