SUKABUMI ][ http://Catatannews.id ][ Media Indonesia Online/MIO Sukabumi Raya menggelar audiensi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Kamis 2/7/2026. Pertemuan membahas potret sektor perikanan Kabupaten Sukabumi periode 2025-2026.
Pihak Dinas mengutus 5 Kepala Bidang: Kabid Program Keuangan Perencanaan, Kabid Perikanan Budidaya, Kabid Perikanan Tangkap, Kabid Pengolahan, dan Kabid Pemasaran. Kepala Dinas Perikanan berhalangan hadir dengan pemberitahuan resmi.
*"Tanpa Kadis Rasanya Sayur Tanpa Garam"*
MIO mengapresiasi pemaparan data teknis dari para Kabid. Namun, absennya Kepala Dinas dinilai membuat sejumlah isu strategis menggantung.
"Kami menghargai komitmen jajaran dinas. Tapi tanpa pengambil kebijakan tertinggi, audiensi ini rasanya seperti sayur tanpa garam. Banyak pertanyaan krusial yang mengambang karena Kabid terbentur batas kewenangan," ujar pengurus MIO Sukabumi Raya.
*Isu Nelayan BBL hingga BBM Subsidi*
Forum menyorot dua isu utama nelayan. Pertama, nasib nelayan Benih Bening Lobster/BBL. Saat cuaca buruk, benur jadi sumber pendapatan. Dinas mendorong transisi ke budidaya. Namun MIO menyebut budidaya butuh waktu 3-6 bulan.
"Bagaimana nelayan menghidupi keluarga saat masa tunggu? Tanpa insentif atau bantalan ekonomi, mereka kembali ke habit lama," kata salah satu jurnalis. Para Kabid mengaku hanya menampung aspirasi terkait anggaran.
Kedua, kelangkaan BBM solar subsidi di SPBUN yang membuat biaya operasional nelayan naik. MIO juga menyinggung adanya kendala sinkronisasi anggaran antara Dinas Perikanan dengan BPKAD.
"Sinkronisasi dan ketegasan sikap politik hanya bisa dijawab Kepala Dinas," tambah perwakilan media.
*Tantangan Hilir dan Komitmen MIO*
Para Kabid juga memaparkan tantangan lain: salinitas turun saat hujan, pencurian udang-lobster, krisis listrik di pesisir, hingga minim cold storage yang membuat harga ikan anjlok saat panen raya. Program inkubasi UMKM dan Gemarikan juga disebut terhambat keterbatasan wewenang tingkat kabid.
Di akhir audiensi, MIO berkomitmen membantu edukasi dan kampanye perikanan modern. Namun meminta pertemuan lanjutan dengan kehadiran langsung Kepala Dinas dan BPKAD.
"Sukabumi itu kalau tidak ada Palabuhanratu, belum menjadi Sukabumi. Laut adalah kekuatan kita. Nelayan butuh eksekusi, bukan hanya regulasi di atas kertas," tutup MIO.
Humas Mio DPD Sukabumi Raya
Tim Red
