JAKARTA | http://catatannews.id | Penanganan dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri terus bergulir. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto disebut akan menetapkan susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk memimpin sidang etik terhadap para personel yang diduga terlibat, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pembentukan majelis sidang akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Ia menegaskan, Polri tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada personel yang diduga melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik maupun tindak pidana.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia pelaku atau terduga pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," kata Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, perangkat komisi sidang nantinya ditentukan langsung oleh Kapolri. Informasi lebih lanjut mengenai susunan majelis akan disampaikan setelah proses penetapan dilakukan.
Terkait jadwal pelaksanaan sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya, termasuk Listyo Sigit Prabowo, Isir menyebut proses pemeriksaan masih berlangsung.
"Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya," ujarnya.
Ia memastikan seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran akan diproses melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH
Sebelumnya, Majelis KKEP telah menggelar sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan tersebut, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Majelis juga menyatakan perbuatannya terkait dugaan penyadapan yang tidak sesuai prosedur sebagai tindakan tercela.
Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Dalam perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat, politisi, hingga kalangan media, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka disebut telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan setelah sakit.
Dugaan Penyadapan Berlangsung Selama Satu Tahun
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026 atau kurang lebih selama satu tahun.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan.
Nomor-nomor telepon yang menjadi sasaran penyadapan diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan tersebut juga diduga tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Kasus ini kemudian dilaporkan oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut ke kepolisian pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim Polri selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi serta tiga saksi ahli.
Dalam pengembangan penyidikan, Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Ia diduga memiliki peran memberikan izin penyadapan sekaligus penghapusan file hasil penyadapan.
Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Terancam Hukuman Penjara
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:
1. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi elektronik, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
3. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Kabareskrim menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan. Polri menyatakan proses penanganan kasus akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Perkembangan selanjutnya, termasuk pelaksanaan sidang etik terhadap para tersangka, kini menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pengawasan internal di tubuh Polri.
Ago'R
