JAKARTA | http://catatannews.id | Penanganan perkara dugaan pemerasan yang melibatkan wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali memunculkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Publik menilai, pengusutan perkara yang melibatkan transaksi uang semestinya tidak hanya berfokus pada pihak penerima, tetapi juga menelusuri pihak pemberi, asal-usul dana, serta tujuan transaksi berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Pandangan tersebut disampaikan dalam sebuah opini yang ditulis oleh jurnalis Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang menyatakan keprihatinannya terhadap sorotan hukum terhadap wartawan dan aktivis LSM dalam perkara dugaan pemerasan.
Menurut penulis, setiap perkara harus diperiksa secara menyeluruh agar penegakan hukum tidak mengabaikan kemungkinan adanya pelanggaran lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
“Penanganan perkara tidak semestinya berhenti pada siapa yang menerima uang. Latar belakang transaksi, sumber dana, tujuan pemberian, serta peran setiap pihak juga perlu diungkap,” demikian inti pandangan dalam tulisan tersebut.
Penerima dan Pemberi Uang Perlu Diperiksa Secara Objektif
Dalam perkara dugaan pemerasan, aparat penegak hukum perlu menguji unsur perbuatan yang disangkakan, termasuk dugaan adanya ancaman atau paksaan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti yang diperoleh.
Di sisi lain, pihak yang memberikan uang juga dapat diperiksa untuk mengungkap latar belakang transaksi. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana lain, seperti suap, korupsi, pungutan ilegal, atau tindak pidana pencucian uang, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Namun, pemberian uang tidak serta-merta membuktikan bahwa pihak pemberi melakukan tindak pidana. Demikian pula, penerimaan uang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemerasan. Kesimpulan hukum harus didasarkan pada unsur tindak pidana, fakta, serta alat bukti yang sah.
Karena itu, penelusuran terhadap seluruh rangkaian transaksi menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum ditentukan berdasarkan peran masing-masing pihak, bukan semata-mata berdasarkan posisi mereka dalam transaksi.
Fungsi Kontrol Sosial Tidak Boleh Menjadi Alasan untuk Mengabaikan Hukum
Wartawan dan aktivis LSM memiliki peran dalam menyampaikan informasi, mengawasi kebijakan, serta mengkritisi persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Meski demikian, profesi dan organisasi tidak memberikan kekebalan terhadap proses hukum apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana.
Sebaliknya, identitas sebagai wartawan atau aktivis LSM juga tidak semestinya menjadi dasar untuk langsung menyimpulkan seseorang bersalah.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan mengatur perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi jurnalistik. Dalam penerapannya, perlindungan tersebut harus dilihat berdasarkan konteks kegiatan jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila suatu persoalan berkaitan dengan pemberitaan, karya jurnalistik, atau pelaksanaan fungsi pers, penanganannya perlu mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan di bidang pers tanpa mengesampingkan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang memang didukung bukti.
Prinsip yang sama berlaku bagi aktivis LSM. Kritik, pengawasan, dan advokasi kepentingan publik harus dibedakan secara cermat dari tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Kritik Publik terhadap Penegakan Hukum
Penulis juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan perkara yang melibatkan transaksi uang. Ketika satu pihak diproses, sementara keterlibatan pihak lain belum terungkap kepada publik, pertanyaan mengenai kelengkapan penyidikan dan konsistensi penegakan hukum dapat muncul.
Ungkapan bahwa korupsi dapat tumbuh subur karena adanya perlindungan terhadap pihak tertentu sebaiknya dipahami sebagai kritik terhadap dugaan kelemahan penegakan hukum, bukan sebagai kesimpulan bahwa individu atau lembaga tertentu telah melindungi pelaku korupsi tanpa bukti yang memadai.
Prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut agar setiap orang memperoleh perlakuan yang adil. Penanganan perkara harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak semua pihak.
Dengan pendekatan tersebut, proses hukum diharapkan mampu mengungkap fakta secara utuh, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara utama.
DPR RI Didorong Menuntaskan RUU Perampasan Aset
Penulis turut mendorong DPR RI agar memberikan perhatian serius terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana dan penelusuran hasil kejahatan.
Penguatan instrumen hukum diharapkan dapat mendukung penelusuran serta penanganan aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme yang jelas dan akuntabel.
Di sisi lain, pengaturan tersebut perlu menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pengawasan dan keberatan yang memadai agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.
Pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi membutuhkan penegakan hukum yang mampu mengungkap aliran dana, peran perantara, sumber kekayaan, serta pihak yang menikmati hasil tindak pidana berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keadilan Harus Berpijak pada Fakta dan Alat Bukti
Pada akhirnya, penanganan dugaan pemerasan yang melibatkan wartawan maupun aktivis LSM perlu dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif. Jika unsur pidana terbukti, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana pada pihak lain yang terlibat dalam transaksi, indikasi tersebut juga perlu diperiksa secara objektif.
Pertanyaan mengenai siapa yang meminta, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, dari mana uang berasal, dan untuk apa uang diberikan harus dijawab melalui penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan hukum.
Keadilan tidak cukup diukur dari adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau dijatuhi hukuman. Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa fakta yang relevan diungkap secara menyeluruh dan setiap pihak dimintai pertanggungjawaban sesuai peran serta bukti yang ditemukan.
Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan opini yang disampaikan penulis dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan hukum terhadap pihak tertentu. Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
(Rilis/Tim Redaksi PPWI)
