JAKARTA | http://catatannews.id | Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) memperkuat pengamanan pembangunan strategis nasional dengan mengawal proyek penyediaan Peta Dasar Skala Nasional (1:5.000) yang dilaksanakan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Pengamanan tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan entry meeting Pengamanan Pembangunan Strategis yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
JAM-Intel Reda Mantovani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BIG kepada Kejaksaan RI dalam mengawal proyek strategis tersebut. Menurutnya, ketersediaan peta dasar yang akurat menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan nasional.
Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) merupakan kebutuhan nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial. BIG memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara tunggal Informasi Geospasial Dasar di Indonesia.
Reda mengatakan, peta dasar yang akurat diperlukan untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata ruang, termasuk menjadi dasar penerapan Online Single Submission berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selain itu, keberadaan peta dasar juga dinilai mendukung mitigasi bencana, ketahanan nasional terhadap perubahan iklim, serta pencapaian sejumlah program prioritas pemerintah.
Kegiatan tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu indikasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Setelah penyediaan peta dasar wilayah Sulawesi pada 2024 menggunakan rupiah murni, pelaksanaan periode 2025 hingga 2029 diperluas untuk wilayah daratan Indonesia lainnya melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Proyek ILASPP tersebut didanai melalui Perjanjian Pinjaman Bank Dunia Nomor 9732-ID dengan total nilai pinjaman mencapai USD 653 juta. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk Komponen 4 yang dikelola BIG mencapai USD 298 juta.
Anggaran tersebut terbagi dalam empat paket pekerjaan utama. Kegiatannya antara lain meliputi pemetaan wilayah perkotaan menggunakan teknologi foto udara dan LiDAR, pemetaan wilayah nonurban menggunakan airborne synthetic aperture radar serta citra satelit beresolusi tinggi, penyusunan peta dasar skala menengah dan kecil wilayah Sulawesi, serta pekerjaan pengendalian dan penjaminan kualitas.
Dalam pengawalan proyek, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Intelijen Kejaksaan Agung menggunakan Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 dan petunjuk teknis JAM-Intel untuk mengidentifikasi serta memitigasi berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.
Sejumlah risiko yang menjadi perhatian mencakup persoalan personel, potensi intervensi dan intimidasi terhadap tim pelaksana, hingga aspek material dan aset yang berkaitan dengan pengadaan bernilai besar.
Kompleksitas survei udara yang dilakukan secara bersamaan di sejumlah daerah,
ketergantungan terhadap penyedia teknologi luar negeri, perbedaan penyelarasan data antar-lembaga, serta potensi ancaman siber juga menjadi bagian dari perhatian dalam pengamanan proyek.
Dari sisi administrasi, terdapat sejumlah persyaratan khusus, seperti special permit untuk pesawat pemotret udara asing, security clearance, serta izin kerja bagi tenaga asing.
JAM-Intel menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan Kejaksaan tidak dimaksudkan untuk melegalkan maupun melindungi tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Apabila dalam pelaksanaan proyek ditemukan praktik penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.
Penandatanganan Pakta Integritas tersebut sekaligus menjadi komitmen Kejaksaan dan BIG untuk menjalankan proyek secara profesional, transparan, objektif, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme maupun transaksi yang tidak sah.
Kegiatan itu dihadiri Plt. Kepala BIG Mohammad Arief Syafi'i, Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat sekaligus Direktur PIU ILASPP Adpe Komara Mulyana, perwakilan Inspektorat dan Biro Hukum BIG, serta jajaran Direktur IV Pengamanan Pembangunan Strategis dan Tim PPS Direktorat IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Editor: Red@ksi: CN
